Kado Terindah Akhir Tahun 2024, Pasbar Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif
On Jumat, Desember 06, 2024
Raih Penghargaan |
-->
Raih Penghargaan |
Prabu menyatakan bahwa penindakan bukan hanya soal jumlah dan pelaku yang mendukung judi online, tetapi juga tentang menjaga masyarakat dari paparan konten yang berpotensi merusak mental, ekonomi, dan tatanan sosial.
Akun-akun dengan jumlah pengikut besar yang mencapai hingga ratusan ribu tak luput dari penindakan di antaranya @siskaeee_vip, @cinemalokal.id, @story_checkin.
"Kami terus bekerja keras setiap harinya untuk menindak konten-konten yang berbahaya dengan skala pengendalian multiplatform yang kami jalankan, tantangan ini memang tidak mudah," ujar Prabu.
Secara akumulatif sejak 2016 hingga hari ini, pemerintah telah melakukan pemblokiran lebih dari 7,9 juta konten judi online. Angka itu menunjukkan betapa masifnya tantangan dalam mengendalikan paparan kasus tersebut yang kini semakin beragam bentuknya, dari situs web hingga media sosial. Namun, dengan kolaborasi lintas stakeholders dan dukungan masyarakat, pemerintah optimistis bisa meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.
Tindak Tegas
Berdasarkan laporan terbaru dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) Komdigi, sebagian besar konten judi online yang berhasil diturunkan berasal dari situs online dan IP, dengan jumlah mencapai 213.336 konten atau setara dengan 93% dari total konten yang ditindak. Diikuti oleh platform media sosial Meta dengan 7.523 konten (3,3%), file-sharing sebesar 4.491 konten (1,9%), Google dan YouTube dengan 1.612 konten (0,7%), Twitter/X dengan 816 konten (0,3%), serta Tiktok yang terdeteksi sebanyak 2 konten.
“Kami melihat platform situs dan IP masih mendominasi dalam penyebaran konten. Namun, kami juga tetap waspada dengan munculnya bentuk-bentuk baru penyebaran konten ini di media sosial,” jelas Prabu sembari menambahkan bahwa kerja sama dengan penyedia platform sangat penting untuk mempercepat penindakan, khususnya mengingat platform itu memiliki pengguna dalam jumlah besar di Indonesia.
Saluran Aduan: Melaporkan Judi Online Semakin Mudah
Kementerian Komdigi menyadari bahwa pengawasan dan pengendalian konten tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, telah disediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten negatif, termasuk yang terkait dengan judi online. Berikut adalah saluran-saluran yang dapat digunakan masyarakat:
1. Aduankonten.id: Portal ini menyediakan layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat. Pengguna juga dapat mengirim laporan melalui WhatsApp di 0811-9224-545.
2. WA Chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080: Chatbot ini dirancang khusus untuk melayani laporan terkait konten perjudian online secara cepat dan mudah.
3. Aduannomor.id: Portal ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan nomor telepon seluler yang disalahgunakan untuk penipuan atau aktivitas judi.
4. Cekrekening.id: Portal ini memberikan akses bagi masyarakat untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana, termasuk judi online.
“Dengan adanya saluran pengaduan ini, masyarakat bisa lebih mudah melaporkan konten negatif tanpa harus menunggu lama. Kami ingin masyarakat merasa aman dan memiliki perlindungan penuh di ruang digital, serta memiliki kendali terhadap apa yang mereka temui di internet,” ujar Prabu.
Selain upaya blokir, Kementerian Komdigi juga gencar mengedukasi masyarakat terkait bahaya judi online serta pentingnya pencegahan sejak dini. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menyadari risiko besar yang dapat timbul dari aktivitas perjudian online.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam melindungi diri dari dampak negatif judi online:
1. Pahami risiko: Menyadari berbagai risiko yang dapat timbul akibat perjudian online sangat penting, mulai dari kerugian finansial hingga gangguan mental.
2. Hindari tergiur iming-iming Kemenangan: Judi online sering kali mengandalkan psikologis dan ilusi kemenangan, namun pada kenyataannya, peluang untuk menang sangat kecil.
3. Jangan akses situs atau aplikasi judi online: Tindakan pencegahan terbaik adalah menghindari situs atau aplikasi yang menawarkan perjudian dalam bentuk apa pun.
4. Lakukan aktivitas positif: Mengalihkan perhatian pada aktivitas positif seperti olahraga, membaca, atau berinteraksi dengan keluarga bisa membantu mengurangi keinginan untuk mencoba judi online.
5. Dukungan dari lingkungan: Apabila memiliki teman atau anggota keluarga yang tergiur dengan judi online, berikan dukungan dan dorongan untuk menjauhinya.
6. Konsultasi dengan profesional: Jika sudah masuk ke tahap kecanduan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional, seperti psikolog atau konselor, agar dapat segera mendapatkan bantuan.
“Kami ingin masyarakat menyadari bahwa terlibat dalam judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga merugikan ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk aktif menolak segala bentuk konten negatif ini serta melaporkannya melalui kanal-kanal pengaduan yang ada,” tutur Prabu.
Dengan upaya yang konsisten, Kementerian Komdigi berharap masyarakat dapat semakin terlindungi dari ancaman judi online serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan positif di Indonesia. *** US/TR/ IZ
Meutya Hafid |
Tiga akun media sosial Instagram (IG) yang memiliki ratusan ribu pengikut juga turut ditindak karena mempromosikan, mendukung dan terafiliasi dengan situs judi online (judol), yakni @literasi.story dengan 439 ribu pengikut, @gadis.terkini 233 ribu pengikut, dan @adeliaa.ajah dengan 321 ribu pengikut.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan perjudian daring itu tanpa pandang bulu,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt) Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).
Alexander Sabar mengatakan, sejak 20 Oktober — 4 Desember 2024, Kemkomdigi sudah melakukan take down terhadap 464.440 konten judi online, dengan rincian 428.969 website dan IP, 19.250 konten/akun pada platform Meta, 9.842 file sharing, 3.836 pada Google atau YouTube, 2.201 di platform X, 222 di Telegram, dan 118 di TikTok.
Sedangkan sejak 2017 – 4 Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir 5,3 juta konten terkait judi online.
Menurut Alexander Sabar, judi online menjadi masalah serius bagi masyarakat, karena tidak hanya merugikan finansial tetapi juga membahayakan kesehatan mental dan mengancam keamanan data pribadi para pemainnya.
Selain itu, situs-situs judi online seringkali menggunakan situs ilegal dan tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas, sehingga data pribadi pemain yang terdaftar dalam situs judi online sangat rentan untuk disalahgunakan.
“Edukasi diri dengan cara mengenali modus kejahatan siber. Jangan sembarangan menyebarkan atau memberikan data pribadi Anda pada situs ataupun aplikasi yang tidak diketahui dan laporkan insiden kebocoran data kepada pihak yang berwenang,” tuturnya.
Lebih lanjut Alexander Sabar mengatakan, perjuangan melawan judi online memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.
Untuk itu, Kemkomdigi telah menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten negatif, termasuk judi online, antara lain Aduankonten.id, yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545. Ada juga WA chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080.
Selain itu, Aduannomor.id bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, dan Cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau E-wallet yang diduga terlibat tindak pidana.
“Jika Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menemukan situs, konten, akun, atau bentuk promosi judi online, kami mohon untuk melaporkannya kepada kami,” jelasnya.
“Bersama, kita bisa melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judi online. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Judi online adalah penipuan. Judol bikin bobol!," tandas Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi. ***iz
"Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan program Ketahanan Pangan Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah khususnya di Kabupaten Pasaman Barat," ungkap Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kapolsek Pasaman AKP Agusma Hendri.
Menurutnya, pemanfaatan lahan kosong yang dapat dijadikan untuk bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman pangan tentunya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.
"Dengan memanfaatkan lahan kosong yang dijadikan sebagai lokasi pertanian, akan berdampak dalam meningkatkan perekonomian dan juga memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari," ungkapnya.
Ditambahkan, pemanfaatan pekarangan dapat dijadikan sebagai penyuplai kebutuhan gizi keluarga untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga menuju keluarga yang sehat, aktif, produktif dan berkualitas.
"Polsek Pasaman melalui Bhabinkamtibmas di wilayah kerja masing-masing, terus memberikan pendampingan kepada para petani jika nantinya ada kendala, sehingga tidak berdampak kepada hasil pertanian," katanya.
Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi juga hal yang sangat penting dalam mendukung hasil pertanian, jika terjadi penyelewengan pupuk subsidi, para petani bisa langsung melaporkan kepada personel Bhabinkamtibmas atau Polsek terdekat hingga Polres Pasaman Barat.
"Polsek Pasaman tetap akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian pupuk subsidi agar tepat sasaran bagi yang menerima. Jika adanya indikasi penyalahgunaan pupuk subsidi, kita akan tindak tegas sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku," tegasnya. **** humsresp/ iz
Yulianto - M Ihpan |
Dari gasil rapat pl;eno KPU diketahui bahwa pada Pilkada serentak di Pasaman Barat, tanggal 27 November 2024 lalu, pasangan Yulianto-M. Ihpan, berhasil meraih 59.551 suara. Mereka unggul dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain.
Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, didampingi komisioner lain, usai penetapan di kantornya Simpang Empat, Selasa malam, mengatakan dengan penetapan ini maka suara tertinggi diperoleh pasangan nomor urut 1, Yulianto-M. Ihpan.
Pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat tahun 2024, yang sama-sama berjuang merebut hati nurani warga Pasaman Barat empat pasang. Berikut pasangan sesuai nomor urutnya, Satu. Pasangan Yulianto-M. Ihpan, Dua. Pasangan Daliyus-Heri Miheldi, Tiga. Pasangan Hamsuardi-Kusnadi, dan Pasangan Empat. Jailani Alidiansyah dengan Syamsul Bahri.
Berdasarkan perolehan suara, Peraih suara terbanyak kedua adalah pasangan nomor Daliyus K-Heri Miheldi, dengan 57.121 suara. Peraih suara terbanyak Tiga. Pasangan Hamsuardi-Kusnadi dengan 50.792 suara, dan Peraih suara rakyat dan pasangan Empat. Pasangan Jailani Alidiansyah-Syamsul Bahri dengan 15.526 suara.
Dijelaskan Alfi Syahrin, warga Pasaman Barat yang menyalurkan hak pilihnya 185.990. Dari sejumlah pemilih, suara sah sebanyak 182.990 dan yang tidak sah 3.000. Hingga penetapan perolehan suara belum ada kemungkinannya untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), kiranya tidak ada.
Rekapi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat di Aula Kantor KPU Pasaman Barat, walau ada interupsi dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat, kondisi rapat pleno terbuka di KPU berjalan tertib, aman dan lancar.
Rapat pleno terbuka tentang penghitungan rekapitulasi hasil suara Pilkada serentak tahun 2024 dihadiri sekaligus mendapat pengawalan dari pihak Polres Pasaman Barat, Kodim 0305 Pasaman, melalui jajaran Pabung (Perwira Penghubung) Pasaman Barat, dan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Di Pasaman Barat, ulas Alfi Syahrin, terdapat 893 tempat pemungutan suara (TPS), tersebar di 11 kecamatan atau 90 kenagarian se Pasaman Barat. Secara resmi, pengumuman hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat masa bakti 2025-2030 akan diumumkan secara terbuka hari Minggu, 15 Desember 2024 depan.
Setelah pengumuman resmi disampaikan secara terbuka. Pihaknya menyampaikan hasil Pilkada Pasaman Barat kepada Kementerian Dalam Negeri, melalui Gubernur Sumatera Barat, selanjutnya menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Sumatera Barat untuk penerbitan SK (Surat Keputusan) penetapan. (gmz/ irz)
Sosialisasi |