Medan

Hamsuardi - Erianto Disambut Antusias IKM Pasbar Medan dalam Kegiatan Pelantikan Pengurus

Kota Medan, prodeteksi.com --- Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi bersama Ketua DPRD Pasbar, Erianto dan rombongan hadir di Medan Sumatera Utara dalam kegiatan pelantikan pengurus baru Ikatan Keluarga Masyarakat Pasaman Barat (IKM Pasbar) Kota Medan Periode 2023-2027. Kehadiran Hamsuardi dan Erianto tersebut sekaligus dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Gedung IKM Pasbar di Kota Medan, Minggu (22/10 / 2023) di Jl. Jermal 7, Desa Bandar Klippa Kota Medan.

Rombongan bupati disambut oleh Ketua IKM Pasbar DR.H.Salamuddin Lbs, MA. Penasehat IKM, Prof. H. Lahmuddin,M.Ed, Prof. H. Mustamam Batubara, Dr .H. Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPD RI, Direksi PT.ALS, H.Efrizal Nursewan dan tokoh-tokoh lainnya yang berasal dari Pasaman Barat.

Selain Bupati Hamsuardi dan Ketua DPRD Pasbar Erianto, juga turut hadir wakil ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra dan didampingi stakeholder terkait pada pelantikan tersebut mengajak seluruh anggota IKM Pasbar Kota Medan untuk bersatu dan menjaga tali silaturahmi.

“Mari bersatu dan saling bersilaturahmi, karena di rantau ini teman sekampunglah yang menjadi keluarga kita,” himbau Hamsuardi di hadapan ratusan warga yang hadir.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam mempersatukan warga rantau Pasbar di Kota Medan. Hamsuardi berharap agar pengurus yang baru dapat bekerja lebih baik lagi, memberikan sumbangsih positif kepada daerah asal dan daerah rantau, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain di rantau.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi juga menyampaikan program Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan pencapaian dalam membangun Kabupaten Pasaman Barat seperti berobat gratis, studi banding keluar negeri untuk siswa nilai terbaik.

Ia juga mengapresiasi rencana pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan dan memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah untuk pembangunan sekretariat tersebut dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

Senada dengan Bupati Hmasuardi, Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto sepakat agar menyisihkan APBD untuk pembangunan sekretariat IKM Pasaman Barat. Ia juga mengajak seluruh pihak agar bersinergi dan saling berkontribusi untuk pembangunan kampung halaman.

Sementara itu, Ketua IKM Pasbar terpilih Salamuddin menjelaskan bahwa IKM Pasbar Kota Medan merupakan wadah untuk bisa bersilaturahmi dalam membina rasa persatuan sekampung.

“IKM Pasbar Kota Medan merupakan wadah untuk bisa bersilaturahmi dalam membina rasa persatuan sekampung, saling membantu apa bila ada yang dapat musibah. Inilah gunanya kita membangun sekretariat IKM Pasbar Kota Medan ini, dan berkumpul dan berkegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Penasehat IKM Pasbar Lahmuddin Lubis mengungkapkan 3 tujuan pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan. Ia juga mengungkapkan selain pembangunan sekretariat, juga akan dibangun penginapan yang akan dimanfaatkan secara bersama

“Ada 3 tujuan pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan yakni, ketika anak-anak Pasaman Barat sekolah ke Medan menjelang dapat tempat kost sematara bisa tinggal di sekretariat, ketika ada kunjungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat ke Kota Medan dar ipada nginap di hotel lebih baik menginap di sekretariat dan juga tempat berkumpulnya IKM Pasaman Barat Kota Medan,” ungkapnya. **d/irz

Audiensi Dengan Ketua DPRD Sumut, SPRI Dapat Dukungan Politik

By PRO DETEKSI On Sabtu, September 26, 2020

SPRI Sumut Audiensi dengan DPRD

Medan,prodeteksi.com- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting mendukung langkah dan upaya strategis Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dalam menata profesi kewartawanannya kedepan. Bahwa keberadaan organisasi profesi seperti SPRI perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), sebab organisasi wartawan memiliki peran strategis dalam membangun daerah.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumut saat menerima audiensi lima orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPRI Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Rabu (23/9/2020).

"Semangat kawan-kawan saya hargai, sepanjang bisa saya bantu, saya bantu. Saya tidak mau memilah-milah (organisasi Pers). Kami dewan ini utuh mewakili rakyat Sumatera Utara," ujar Baskami Ginting.

Setelah mendengar penjelasan Ketua DPD SPRI Sumut Devis Abuimau Karmoy terkait posisi SPRI yang ikut mendirikan Dewan Pers Indonesia melalui Kongres Pers Indonesia di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Rabu (6/3/2019) lalu, dan sedang menunggu Keputusan Presiden Jokowi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengapresiasi langkah SPRI tersebut.

Sambil memegang surat DPD SPRI Sumut dan membaca nomor Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, politisi PDI Perjuangan ini menyebut perjuangan SPRI harus terus didukung sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam alam demokrasi saat ini.

"Ini secara hukum (SPRI) sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tinggal legalitas (Keputusan Presiden) dari R1 (Presiden) yang sampai sekarang belum turun, dan ini yang harus kita perjuangkan di Pusat. Supaya ada kesamaan (antara organisasi Pers) jangan ada perbedaan, soal masalah kerja itu diserahkan kepada kemampuan masing-masing (organisasi)," kata Ketua DPRD Sumut.

"Kami secara prinsip, apa yang bisa kami bantu pasti kami bantu," tambahnya.

Surat Jawaban BPK RI

Menjawab pertanyaan Ketua DPRD Sumut terkait regulasi penganggaran bagi organisasi, Ketua DPD SPRI Sumut kembali mengatakan bahwa SPRI memiliki jawaban surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait isu yang di framing oleh Dewan Pers seolah kerjasama antara Pemda dan media/wartawan yang belum di verifikasi Dewan Pers dan UKW akan dianggap temuan oleh BPK.

"Kami memiliki surat jawaban dari BPK RI atas isu yang didengungkan Dewan Pers bahwa media atau wartawan wajib mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan) baru boleh bekerjasama dengan Pemda. Sementara di dalam Undang-Undang Pers pun tidak ada satu poin yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengurusi personal wartawan, itu adalah tanggungjawab organisasi wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Pers (bunyi Bab III pasal 7 ke-1 UU Pers)," ujar alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Darma Agung Medan.

"BPK RI tidak pernah mengeluarkan surat ataupun himbauan kepada pemerintah daerah termasuk kepada Dewan Pers, karena urusan Dewan Pers soal penganggaran itu berurusan dengan Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) RI," tutup Devis Karmoy.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengawasan Etika DPD SPRI Sumut Rafli Tanjung menyebut saat ini SPRI telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan akan melaksanakan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI.

Nantinya akan mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk meng-asesmen wartawan yang ada di Indonesia.

"Dari SPRI Sumut kami ada 4 orang, tadinya pelaksanaan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Jakarta pada 21 sampai 25 September ini, namun diundur karena Jakarta sedang lockdown. Jadi pelaksanaannya akan berlangsung di Bekasi pada 19 sampai 23 Oktober mendatang," bebernya.

"Setelah itu, Asesor (yang disertifikasi BNSP) akan mengasesmen seluruh wartawan di Sumatera Utara untuk mendapat serfitikasi dari BNSP," tukasnya.

Mendengar penjelasan Rafli Tanjung, Ketua DPRD Sumut langsung meminta Pengurus SPRI Sumut untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi guna menyampaikan tujuan dan program DPD SPRI Sumut.

"Saya pikir kawan-kawan semua, tolong dengan cara apapun untuk bertemu dengan pak Gubernur," ujarnya.

Hadir dalam audiensi ini antara lain, Ketua DPD SPRI Sumut Devis Abuimau Karmoy, Wakil Ketua Akmal Damanik, Sekretaris SPRI Sumut Otti Batubara, Ketua Bidang Pengawasan Etika Rafli Tanjung serta Kabid Infokom Rosen Jaya Sinaga.

Audiensi ini diakhiri foto bersama antara kelima Pengurus SPRI Sumut dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.****rilis SPRI Sumut