Tahun 2019, Empat Proyek Bina Marga DPUPR Pasbar Putus Kontrak

PRO DETEKSI Senin, 24 Februari 2020

Kantor Dinas PUPR Pasaman Barat

Pasaman Barat, prodeteksi.com------Tahun Anggaran 2019, terdapat sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu dan akhirnya putus kontrak. Khusus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Pasbar setidaknya terdapat 5 proyek putus kontrak. Empat Bidang Bina Marga dan satu Lagi Bidang Cipta Karya.

Informasi yang dperoleh menyenbutkan, dari empat proyek Bina Marga yang putus kontrak. Proyek itu terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, di antaranya adalah satu proyek Jalan dan jemabatan di Tanjung Larangan Ranah Batahan.

Kemudian, satu unit jembatan dekat pandam pekuburan di kawasan Ujung Gading, Satu unit Jalan di Silaping dan masih proyek jalan di Gunung Tuleh. Sedangkan Bidang Cipta Karya, salah satunya adalah Proyek landscape Masjid Agung Pasbar.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pasbar, Bambang Sumarsono

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pasbar, Bambang Sumarsono yang dikonfirmasi belum lama ini membenarkan adanya empat proyek bina marga yang putus kontrak. Menurutnya hal itu terjadi karena berbagai kendala termasuk kekurang seriusan dari pihak kontraktor.

Namun demikian menurutnya, dibanding tahun 2018, pelaksanaan proyek tahun 2019 dinilai lebih baik dan lebih sedikit yang putus kontrak. “Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik lagi dan perencanaan serta pelaksanaan pun akan diusahakan dipercepat, “ kata Bambang

Terkait permasalahan putus kontrak ini, hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasanan Barat (Pasbar) agar ke depan dapat diminimalisir. Sehingga percepatan pembangunan kian optimal.

Demikian disampaikan oleh Arwin Lubis, Ketua LSM TOPAN RI Pasbar, menurutnya permasalahan putus kontrak dan tidak selesainya proyek sesuai jadwal, bisa berdampak kepada kerugian massyarakat sebagai pemamfaat hasil pembangunan.

Selain itu, dengan proyek yang terbengkalai, erat kaitannya dengan kinerja pejabat pada OPD terkait. Sebab, bukan kontraktor saja yang dinilai buruk, tapi pejabat terkait juga dinilai tidak becus dalam mengawasi dan mengontrol jalannya proyek

“Saya kira saatnya OPD terkait dan pejabatnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Dan hendaknya punya target lebih baik lagi di masa mendatang. Dan ikhlaslah berbuat untuk Pasbar, ujar Arwin belum lama ini didampingi sekretaris LSM TOPAN RI Pasbar, Irti Zamin, SS

Lebih lanjut dikatakan, LSM TOPAN RI meminta kepada pihak ULP dan Dinas terkait agar proses lelang dan penetaan pemenang atau pelaksana proyek lebih selektif dan transparan serta akuntabel. Hendaknya juga penuh pertimbangan seobjektif mungkin, dan menolak jika seandainya ada titipan untuk dimenangkan .

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2020 ini akan jauh lebih berkualitas dna lebih baik dari tahun 2019. Sehingga Pasbar kian maju dan lepas dari kawasan yang pembangunan infrastrukturnya tertinggal. ****irz